Kamis, April 14, 2011

Masyarakat adat di Riau

Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar. Karena adat sudah bersendikan kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpuncak pada hubungan dengan Allah. Dengan cara ini manusia menunaikan tugasnya sebagai khafilah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah kepada-Nya.

Sistem nilai adat telah membuat masyarakat adat berada dalam satu bingkai yang terdiri dari lembaga adat dan anak-kemenakan. Lembaga adat telah dikemudikan oleh tiga pemegang teraju adat dan seorang malim (ulama) untuk teraju agama. Teraju kepemimpiman adat dikendalikan oleh Penghulu, (untuk Melayu muda) Batin atau Datuk Kaya (untuk Melayu tua). Penghulu, ada kalanya disebut juga Pengulu, maknanya pemegang hulu. Pemegang tanggung jawab dan mempergunakan kekuasaan untuk memimpin. Karena itulah ada rangkai kata elok negeri oleh Penghulu, sebab dialah pemegang kemudi kehidupan masyarakatnya. Penghulu didampingi oleh Menti (Monti) ada juga yang menamakannya Jakrah. Tugasnya ialah memelihara norma-norma adat, sehingga jika ada suatu hal mengenai hal itu akan ditanyakan kepadanya. Penghulu didampingi lagi oleh Hulubalang (Dubalang) atau Tongkat, yakni teraju adat yang akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran adat dan agama. Ketiga pembesar lembaga adat ini didampingi lagi oleh Malim (ulama) yang akan memberikan timbangan keadilan dari hukum syarak. Malim atau Ulama itu disebut juga suluh bendang negeri, maksudnya orang alim inilah yang akan memberi cahaya, pedoman (suluh) terhadap kehidupan dunia menuju akhirat. Orang alim dengan panduan agama yang diberikannya, bagaikan pelita yang tak kunjung padam, terangnya sampai kedunia, cahayanya sampai ke akhirat.

Satu kesatuan masyarakat adat biasanya terdiri dari satu puak atau bagian dari suku bangsa (sub etnis). Di Riau misalnya dapat dikenal beberapa puak Melayu, seperti puak Melayu Riau-Lingga, puak Melayu Siak, puak Melayu Inderagiri, puak Melayu Kuantan, puak Melayu Kampar, puak Melayu Pelalawan, dsb. Dalam satu puak dapat dipimpin oleh beberapa teraju adat dengan gelar Datuk.

Dalam satu kesatuan masyarakat adat (puak) ada lagi teraju pemimpin yang memimpin beberapa negeri, dusun dan rantau, yang juga diberi gelar Datuk. Kemudian menyusul lembaga adat yang mengawal kehidupan sebatas pesukuan. Tiap pesukuan terdiri dari anak dan kemenakan. Anak adalah keturunan menurut garis darah sedangkan kemenakan adalah keturunan menurut pesukuan.

Susunan seperti ini lebih mendekati beingkai masyarakat adat puak Melayu muda seperti Rantau Kuantan dan Kampar. Sementara puak Melayu tua seperti Talang Mamak, Sakai dan Suku Laut lebih sederhana lagi. Pada masyarakat adat Melayu tua, pucuk pimpinan adat bisa terdiri dari seorang pembesar adat atau beberapa Batin, sementara seorang Batin memegang teraju lembag adat untuk satu pesukuan dengan tanah ulayatnya masing-masing. Pucuk pimpinan lembaga adat Talang Mamak dipegang oleh Patih. Dibawahnya ada beberapa Batin dengan i masyarakat adatnya masing-masing. Sementara masyarakat adat Sakai langsung berada dibawah pimpinan para Batin sebagai pemimpin pesukuan dengan tanah ulayatnya masing-masing.

Dalam bingkai lembaga adat ini berlakulah asas berjenjang naik bertangga turun. Maksudnya, segala perkara atau aduan mengikuti asas menenjang naik. Suatu perkara hendaklah diselesaikan lebih dulu pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya suatu perkara lebih dulu harus dapat diselesaikan oleh lembaga adat tingkat pesukuan. Jika tidak dapat diselesikan oleh lembaga adat tingkat yang lebih rendah itu, barulah dinaikkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, lembaga adat mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah masyarakat adat yang berada dalam wilayah kepemimpinannya. Selanjutnya, perintah mengikuti asas bertangga turun. Maknanya, setiap perintah (ketentuan) harus lebih dulu diamalkan (dilaksanakan) oleh lapisan atau lembaga yang lebih tinggi. Kemudian baru berlaku pada tingkat yang lebih rendah, sehingga akhirnya sampailah kepada lapisan masyarakat yang paling rendah, yakni semua warga masyarakat adat.

Masyarakat adat juga punya mekanisme pergantian pemangku adat. Pemangku adat itu harus diganti bukan ditukar. Sebab dengan diganti terbuka peluang yang mengganti akan lebih baik dari yang digantikan. Sebaliknya, jika dikatakan ditukar, berarti nilai yang ditukar sama saja dengan penukarannya, sehingga tidak akan terjadi kemajuan dan perbaikan oleh penukaran para pemimpin itu. Karena pengganti harus lebih baik dari yang digantikannya, maka ujudlah bidal dalam masyarakat adat palah tumbuh hilang berganti. Adapun pergantian pemangku adat paling kurang merujuk pada 4 perkara :

Pertama, lapuk, yakni sudah tua atau uzur dimakan usia, sehingga tidak memadai lagi kemampuannya untuk memimpin. Pemimpin itu memerlukan orang yang kuat jasmani dan rohani. Kedua, lalim yakni orang yang melakukan kezaliman atau penindasan dalam kepemimpinannya, sehingga warga masyarakat merugi dan menderita. Ketiga meninggal dunia. Kepemimpinannya tidak boleh terikat pada satu diri seseorang. Sebab itu ketika pemimpin itu mati, maka harus segera ada yang menggantikannya. Yang ke empat, pemimpin lembaga adat juga dapat diganti, apabila ada permintaan daripada yang bersangkutan. Pemimpin itu minta mundur dari jabatannya mungkin karena merasa tidak mampu atau karena alasan lain seperti kesehatan atau karena pertimbangan keagamaan hendak menmgambil jalan sufi dalam hidupnya.

Tiap masyarakat adat dapat memenuhi keperluan hidupnya, karena memiliki hutan tanah dan wilayah perairan dengan segala kekayaannya. Wilayah yang didiami oleh suatu masyarakat adat lazim disebut tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu wilayah yang dimiliki dan dipelihara bersama oleh masyarakat adat untuk memberikan sebanyak kesejahteraan kepada warganya. Tanah ulayat itu dapat meliputi:
a. Tanah pekarangan
b. Tanah peladangan
c. Tanah kebun
d. Rimba kepungan sialang
e. Rimba simpanan (larangan)
f. Perairan penangkapan ikan
g. Padang pengembalaan
h. Tanah kandang
i. Tanah koto
j. Tanah pekuburan

Tanah pekarangan adalah tempat mendirikan rumah. Tanah ini pada mulanya kebanyakan milik bersama pesukuan. Setelah warga suku semakin banyak, ada diantara mereka membeli tanah pekarangan dari tanah ladang atau kebun milik orang lain. Tanah pekarangan ini tidak hanya sekedar tempat mendirikan rumah. Sebagian dari tanah itu juga ditanami bermacam pohon buah-buahan seperti duku, durian, rambutan, pisang, kelapa, dan tanaman obat-obatan.

Tanah peladangan berada disebelah tanah perkarangan atau perkampungan. Tanah peladangan itu ada yang merupakan milik pesukuan dan ada pula yang menjadi milik suatu keluarga. Sampai tahun 1950-an, tanah peladangan ditanami dengan padi sekali dalam setahun. Bersama dengan padi itu biasanya juga ditanam berbagai jenis sayuran, seperti ubi, jagung, labu dan betik. Masyarakat adat seperti Kampar dan Rantau Kuantan (Kuantan Singingi) sampai tahun 1950-an mengolah ladang dengan organisasi tradisional yang di sebut Tobo. Tobo ini mengerjakan ladang para anggotanya secara bergiliran.

Tanah kebun biasanya disebelah tanah peladangan atau agak jauh dari tanah perkarangan (perkampungan). Tanah kebun merupakan milik masing-masing keluarga, berasal dari rimba belantara yang dibuka menjadi tanah untuk kepentingan ekonomi. Pada masa dulu puak Melayu di Riau telah berkebun gambir dan lada (terutama di pulau Bintan) kebun kelapa dan karet baik di daerah daratan, pesisir pantai maupun daerah kepulauan. Kemudian sejak tahun 1970-an mulai pula puak Melayu berkebun cengkeh, terutama didaerah Natuna.

Rimba kepungan sialang merupakan gugus hutan kecil yang biasa menjadi pembatas ladang dan kampung, bahkan juga berada di tebing sungai untuk menahan tebing sungai agar tidak runtuh. Pada gugus hutan ini lebah hutan bersarang, sehingga dapat diambil madunya.

Rimba simpanan, adalah belantara yang dibiarkan lestari untuk flora dan fauna. Karena dilarang dijadikan kebun dan ladang, maka disebut juga rimba laj-angan. Manfaatnya banyak menyimpan air, sumber bahan bangunan, buah-buahan, rotan yang mahal harganya, bermacam getah, kayu gaharu dan cendana, burung, ikan dan binatang buruan. Semuanya dapat diambil dengan tidak melampaui batas. Setelah pihak luar merantau ke daerah puak Melayu fimba simpanan ini rusak binasa, karena diambil hasilnya sesuka hati tanpa anduan adat Melayu. Sementara itu pemerintah orde baru yang tiada mengindahkan masyarakat adat, dengan sewenang-wenang mengambil tanah ulayat masyarakat adat, dengan memakai dalih pembangunan. Akibatnya, kekayaan masyarakat adat puak Melayu habis berantakan, sehingga akibatnya mereka jatuh miskin dan melarat.

Kawasan aliran sungai, muara dan pantai juga merupakan ulayat bagi puak Melayu yang mendiami wilayah perairan itu. Ditempat ini puak Melayu yang mencari ikan sebagai nelayan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Alat penangkap ikan yang dipakai semuanya ramah lingkungan. Akibatnya hasil-hasil sumber perairan juga terpelihara dengan baik, sehingga dapat memberikan sebanyak-banyaknya kemakmuran pada anak negeri masyarakat adat di rantau itu.

Padang pengembalaan juga merupakan tanah ulayat milik bersama masyarakat adat. Tanah ini diperlukan tempat ternak besar seprti sapi dan kerbau digembalakan, ketika tiba musim beladang. Begitu pula tanah kandang, yakni tanah yang diperuntukkan bagi para peternak membuat kandang, terutama untuk kandang kerbau. Ini semuanya diurus oleh persatuan peternak berdasarkan pada panduan adat.

Tanah koto merupakan bagian tanah ulayat yang khusus disediakan untuk mendirikan rumah adat. Di rumah inilah biasanya dilakukan upacara adat seperti pergantian pemangku adat atau menanam pemangku adat yang baru. Dipakai kata ditanam, karena pemangku adat itu dipandang bagaikan pohon kayu yang diharapkan akan memberi buah atau kebaikan kepada masyarakat adat yang dipimpinnya. Dengan kata yang ditanam, juga terkesan kedaulatan masyarakat adat terhadap pimpinannya. Jika ternyata tidak berbuah (tidak memberikan kebaikan) masyarakat adat dapat memcabutnya kembali.

Ditanah koto juga didirikan mesjid, balai untuk sidang lembaga adat serta laman silat. Tanah koto menjadi pusat lembaga adat. Tanah ini ditinggikan agar tidak dilanda banjir serta sering dikelilingi oleh parit sebagai benteng pertanahan. Disinilah kebanyakan warga masyarakat adat bertempat tinggal.

Sumber :
Riau Tanah Kebudayaan Melayu
Muhibah Seni Budaya Melayu Riau : Melayu Sejati

Elmustian Rahman
Derichard H. Putra
Abdul Jalil

Artikel bersempena

  • Open Recruitment - Riau Heritage sedang membuka kesempatan kepada teman-teman yang berminat untuk menjadi relawan. Kita belum bisa settle jadwal ngumpul bareng nih, tapi buat ...
  • Tahun Hutan - Tahun Hutan Sebagai Upaya Konservasi Hutan Dunia Ada sekitar 4 miliar hektar hutan di dunia, yang menutupi hampir 30 persen dari wilayah daratan bumi. Sekita...
  • 14. Cerita Rakyat Melayu - 14.CERITA RAKYAT Di antara prosa khazanah Kepulauan Riau ialah cerita rakyat dan cerita tulisan para penulis daerah ini,baik lama maupun baru. Berikut ini d...