Senin, Juni 11, 2012

DI SEBALIK PENGERTIAN UMRAH

DI SEBALIK PENGERTIAN UMRAH
oleh Abdul Malik

AKHIRNYA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menteri P dan K), Pof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, meresmikan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menjadi universitas negeri. Saya menggunakan kata akhirnya karena rencana peresmian itu sebelumnya beberapa kali tertunda. Penundaan terpaksa dilakukan karena kesibukan Menteri P dan K pada bulan-bulan terakhir ini sehingga beliau beralangan datang ke Tanjungpinang. Baru pada Senin, 26 Desember 2011, yang lalu beliau dapat berkunjung ke ibukota Propinsi Kepulauan Riau dengan agenda utama meresmikan penegerian UMRAH.



Sebetulnya, tanpa diresmikan pun UMRAH telah menjadi perguruan tinggi pemerintah (PTP) atau lebih akrab dikenal dengan istilah perguruan tinggi negeri (PTN) beberapa bulan sebelum ini. Pasal, pada 8 September 2011 Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 Tahun 2011 tentang penegerian UMRAH. Perpres 53 itulah dokumen resmi pemerintah yang mengesahkan UMRAH menjadi PTP. Hanya, karena telah menjadi kebiasaan kita, sebelum acara seremonial peresmian, rasanya belum sah keberadaan sesuatu. Alhamdulillah, selain Menteri P dan K peresmian itu juga dihadiri oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, putra Kepulauan Riau yang baru diangkat menjadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kisah apakah yang ada di sekitar pendirian dan penegerian UMRAH? Kolom kali ini menuturkan garis besarnya karena keterbatasan ruang. Pada 1 Juli 2004 Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau diresmikan. Padahal, Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 24 September 2002. Bersamaan dengan itu, dilantiklah Drs. H. Ismeth Abdullah menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Kepulauan Riau.

Dalam kapasitasnya sebagai Plt. Gubernur, Pak Ismeth sering berkunjung ke kabupaten/kota dan daerah lain di luar Kepulauan Riau. Pada setiap kali kunjungan itu, sepanjang pengetahuan saya karena mengikuti beliau dalam kapasitas saya sebagai Kepala Dinas P dan K Propinsi Kepulauan Riau kala itu, Pak Ismeth selalu ditanyai tentang rencana pendirian universitas negeri. Karena apa? Karena masyarakat Kepulauan Riau di mana pun berada mengetahui bahwa rencana pendirian universitas negeri itu menjadi bagian dari perjuangan pembentukan propinsi ini. Oleh sebab itu, saya sering berkonsultasi dengan beliau tentang rencana pendirian universitas negeri ini, bahkan setengah mendesak beliau. Alhasil, beliau meminta saya untuk mengumpulkan putra-putra Kepulauan Riau yang berkhidmat di PTN seluruh Indonesia.

Mendapat mandat itu, saya sungguh bahagia. Melalui telepon atau dengan cara lain, saya hubungi teman-teman yang menjadi dosen di PTN se-Indonesia dan saya sampaikan rencana tersebut. Di antara mereka ada yang tak bersedia menjadi anggota tim karena alasan sibuk dengan tugas dan jabatan masing-masing. Hanya sebagian saja yang bersedia dan sebagian besar di antara mereka tak dikenal oleh Pak Ismeth sebelumnya. Saya ajukan nama-nama mereka yang bersedia kepada gubernur dan menjelaskan latar belakang mereka masing-masing. Ternyata, beliau bersetuju dan saya diwajibkan menjadi ketua dengan alasan untuk memudahkan koordinasi. Sambil bergurau Pak Ismeth berkata kepada saya, “Pasti jadi universitas negeri, Lik. Kamu memang gigih!” kalimat itu terus terekam dalam memori saya dan saya jadikan pemacu semangat untuk melaksanakan tugas apa pun yang dibebankan kepada saya. Sebetulnya, kegigihan itu juga dipicu oleh janji kepada masyarakat ketika kami memperjuangkan pembentukan Propinsi Kepulauan Riau.

Sekitar lebih kurang empat bulan menjabat Plt. Gubernur Kepulauan Riau, H. Ismeth Abdullah langsung menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS 61/X/2004 tentang Konsorsium Pendirian Universitas Negeri Kepulauan Riau pada 24 Oktober 2004. Orang-orang yang duduk di dalam konsorsium itu tak perlulah saya sebut lagi karena telah beberapa kali saya sebut dalam tulisan-tulisan terdahulu. Sejak itu konsorsium langsung bekerja menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan universitas negeri. Keadaan tak semudah yang dibayangkan karena Dinas P dan K Kepulauan Riau kala itu baru mendapat porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya 20 milyar rupiah untuk semua programnya mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga (sekarang Dinas P dan K dimekarkan menjadi tiga dinas). Bagaimanapun perjuangan ini harus berhasil karena posisi strategis Kepulauan Riau dan dengan perkembangan pesat pembangunan daerah ini tak mungkin beban itu dapat dipikul oleh masyarakat yang hanya 3,7 persen berpendidikan tinggi kala itu (2004), sedangkan bagian terbesarnya hanya berpendidikan tamat dan tak tamat sekolah dasar. Saya pun harus memberi apresiasi kepada semua staf Dinas P dan K kala itu karena mereka bertungkus lumus bekerja membantu konsorsium sampai malam hari, di luar jam kerja tanpa biaya lembur atau honorarium.

Ketika dilantik menjadi gubernur definitif, Pak Ismeth dengan gembira sekali lagi menegaskan, “Jadi universitas negeri kita, Lik!” saat saya menyalami beliau. Alhamdulillah, sebagai salah seorang pejuang Propinsi Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani yang menjabat Wakil Gubernur kala itu juga memiliki visi dan semangat yang sama sehingga memudahkan kerja yang dilaksanakan. Antara 2004—2005 sebagian besar persyaratan telah diselesaikan oleh konsorsium. Dan, pada akhir 2005 saya mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas P dan K. Bersamaan dengan itu, bawahan saya Saudara Ibnu Maja diangkat menjadi kepala dinas sekaligus penanggung jawab konsorsium. Saya masih tetap berada di dalam konsorsium sebagai anggota. Pada masa ini keadaan sudah mulai membaik karena anggaran Dinas Pendidikan sudah mulai membesar pula. Pada 2006 saya diangkat menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sehingga lebih memudahkan saya bekerja di dalam konsorsium.

Sampai akhir masa jabatan beliau, Pak Ismeth telah berhasil membuat UMRAH mendapatkan izin berdiri dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2007, 1 Agustus 2007. Sejak itu berdirilah UMRAH di bawah naungan Yayasan Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau. Menjelang dinegerikan, pada masa Pak Ismeth telah pula diserahterimakan aset UMRAH kepada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai persyaratan penegerian.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang yang paling berjasa dan tokoh utama dalam penegerian UMRAH adalah dua orang Gubernur Kepulauan Riau: H. Ismeth Abdullah (gubernur pertama) dan H. Muhammad Sani (wakil gubernur pertama dan gubernur sekarang). Mereka bukan saja menunjukkan kemauan politik untuk mendirikan universitas negeri di daerah ini, tetapi juga melobi langsung para menteri terkait, bahkan presiden. Tanpa upaya politik seperti itu mana mungkin UMRAH boleh berdiri, apalagi menjadi PTP. Inilah yang harus dipahami dan diapresiasi oleh semua pihak supaya jangan sampai terlalu berlebihan membanggakan diri sebagai pahlawan penegerian UMRAH. Sebagai pekerja, memang banyak orang yang terlibat dalam upaya menjadikan UMRAH berstatus PTN, termasuk para pejabat kementerian terkait di Jakarta.

Selain itu, tentulah dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kepulauan Riau memberikan andil yang sangat besar. Tanpa persetujuan mereka, anggaran untuk perjuangan pendirian UMRAH dan biaya rutin yang disalurkan melalui Yayasan Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau tak akan pernah ada. Tanpa anggaran, tak ada suatu lembaga pun dapat bergerak, betapa pun piawainya orang yang menyelenggarakan lembaga itu. Sebagian pimpinan dan anggota DPRD itu adalah pejuang pembentukan propinsi ini sehingga mereka memang menyadari tanggung jawab untuk memperjuangkan PTN di daerah ini.

Pun jasa empat orang di Yayasan. Saudara Suhajar Diantoro (Ketua), Fahmi Fachri (Wakil Ketua), Lamidi (Sekretaris), dan Azza Faroni (Bendahara). Mereka adalah pejabat-pejabat penting daerah ini sehingga memudahkan urusan perjuangan UMRAH. Kepada mereka harus diberikan apresiasi yang wajar karena telah bekerja bertungkus lumus selama ini.

Bagi civitas akademika UMRAH, yang mustahak ke depan ini adalah memperjuangkan dan mengembangkannya menjadi perguruan tinggi bermutu sehingga betul-betul menjadi kebanggaan Indonesia dan Kepulauan Riau. Untuk itu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus semakin baik dan manajemennya harus menunjukkan kinerja yang unggul berdasarkan kriteria ilmiah, bukan semata-mata politis. Sambil menanti kesemuanya itu terwujud, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Ilahi karena di atas segalanya, dengan berkat rahmat-Nyalah berdirinya UMRAH sebagai PTN yang sejak lama didambakan oleh masyarakat Kepulauan Riau di Negeri Segantang Lada ini.***

Batam Pos, Ahad, 1 Januari 2012

Artikel bersempena

  • 14. Cerita Rakyat Melayu - 14.CERITA RAKYAT Di antara prosa khazanah Kepulauan Riau ialah cerita rakyat dan cerita tulisan para penulis daerah ini,baik lama maupun baru. Berikut ini ...