Selasa, Juni 12, 2012

MARWAH PULAU BERHALA

MARWAH PULAU BERHALA
oleh Abdul Malik

PULAU BERHALA kembali ke pangkuan bunda kandungnya, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum itu, anak kandung Negeri Segantang Lada itu sempat diambil “secara aneh” oleh Provinsi Jambi. Pengambilan itu disebut aneh karena semenjak wujudnya, mulai dari Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, Kerajaan Riau-Lingga, bahkan sangat tak diragukan semasa Kerajaan Bintan yang lebih tua pun, Pulau Berhala memang milik sah negeri yang sekarang disebut Provinsi Kepulauan Riau.

Tak ada angin, apa lagi ribut. Langit di atas Kepulauan Riau berona cerah tanda hujan tak mungkin turun. Tiba-tiba, guruh kiriman beruntun dua dentuman menggelegar di perairan Kepulauan Riau, lebih keras lagi di laut dan pantai Pulau Berhala. Laut yang tadinya tenang serta-merta berubah menjadi gemunung air yang membuncah garang. Di tengah amukan gelombang itu, kabut tebal menutupi seluruh Pulau Berhala sehingga nyaris lenyap dari pandangan kita. Dalam hanya sekelip mata, tanah milik Bunda Tanah Melayu itu bagai raib ditelan gergasi. Hati siapa yang takkan berkecamuk?



Gelegar dua dentuman guntur aneh itu sungguh menggerunkan, tetapi juga menjerang darah kita nyaris pada titik didih. Dentuman pertama kiriman Jakarta yang dikenenkan ke Jambi, lalu dari Jambi ditambahkan lagi satu dentuman yang dibelokkan melalui Tanjungjabung Timur untuk dihalakan ke Kepulauan Riau dengan sasaran utama Pulau Berhala.

Tentulah “invasi” Jambi dengan pasukan Tanjungjabung Timur-nya, yang mendadak terkenal karena dibantu oleh Pemerintah Pusat, itu mengejutkan seluruh masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Lingga.

Betapa tidak? Alih-alih, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi, menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, 27 September 2011 dan diundang-undangkan 7 Oktober 2011 yang menyatakan Pulau Berhala menjadi bagian dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi. Persekongkolan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dengan Pemerintah Provinsi Jambi itu sungguh memicu kemarahan sekaligus kepiluan masyarakat Kepulauan Riau. Bagaimanakah mungkin di dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) suatu daerah dibenarkan meng-“invasi” daerah lain dengan hanya memanfaatkan sebuah peraturan menteri yang dibuat tanpa usul periksa dan kajian yang mendalam?

Masyarakat Kepulauan Riau tak merelakan perbuatan sewenang-wenang itu dan mendorong pemerintah daerah ini melakukan upaya hukum untuk mengembalikan Pulau Berhala ke pangkuan bunda kandungnya. Kenyataan pahit itu dirasakan lebih mencabar lagi ketika Provinsi Kepulauan Riau, bahkan, dipimpin oleh putra daerahnya sendiri. Dalam konteks itu, tak terbayangkan aib apa yang akan diderita oleh Kepulauan Riau secara sosiokultural jika Pulau Berhala tak dapat dikembalikan ke daerah ini. Selain menantang, pengalihan kepemilikan Pulau Berhala itu nyata sekali menjejas marwah Kepulauan Riau.

Jika kita putar jarum sejarah, sebetulnya bukan dalam era modern ini saja Jambi berusaha mengambil bagian yang menjadi milik sah wilayah yang sekarang bernama Provinsi Kepulauan Riau. Karena tergiur akan kemakmuran kawasan ini, pada masa kerajaan dahulu pun upaya invasi itu pernah mereka lakukan, bahkan dengan menggunakan kekuatan militer. Sekitar 1673 bala tentara Kerajaan Jambi menyerang Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga yang berpusat di Batu Sawar, Johor Lama. Akibat serangan Jambi itu, pusat Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga itu ranap dan punah-ranah. Baru pada 1681 Batu Sawar dapat dibangunkan kembali setelah kegiatan perdagangan bergairah lagi di bekas pusat kerajaan itu.

Batu Sawar tak aman lagi sebagai pusat pemerintahan. Sultan memerintahkan Laksemana Tun Abdul Jamil untuk membuka Ulu Riau di Pulau Bintan untuk dijadikan ibukota negara yang baru. Lima tahun setelah serangan Jambi, yaitu pada 1678, Sultan Ibrahim memindahkan pusat kerajaan ke Ulu Riau yang juga dikenal dengan nama Riau Lama, kawasan Tanjungpinang sekarang, yang telah dibuka oleh Laksemana Tun Abdul Jamil dan nama kerajaan itu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang.

Lebih kurang setahun kemudian, tepatnya Juni 1679, Sultan Ibrahim menitahkan Laksemana Tun Abdul Jamil untuk menghentikan permusuhan Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Untuk melaksanakan titah itu, Laksemana Tun Abdul Jamil membawa bala tentara dengan kekuatan 300 kapal perang untuk menyerang Jambi. Dalam peperangan itu Kerajaan Jambi dapat ditaklukkan, lalu minta berdamai, dan menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang berpusat di Ulu Riau, yakni wilayah Kepulauan Riau sekarang. Nah, apakah artinya peristiwa itu bagi kita pada masa kini?

Kembali ke masa kini. Upaya Provinsi Jambi yang didukung oleh Pemerintah Pusat itu ternyata mendapat perlawanan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tak orang tak kitalah. Manakan mungkin perilaku seperti itu boleh dibiarkan begitu saja. Dicabar sedemikian rupa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang dipimpin oleh Datuk Setia Haji Muhammad Sani, mengajukan judicial review atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 itu. Tim yang dibentuk langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur, H.M. Soerya Respationo. Alhasil, gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 P/HUM/2012 yang membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011. Artinya, kabut tebal yang melenyapkan Pulau Berhala dari pandangan kita dan gelombang besar yang coba menghanyutkannya jauh dari pangkuan bundanya ternyata dapat dikalahkan. Pulau Berhala kembali ke haribaan ibu kandungnya, Provinsi Kepulauan Riau.

Prahara yang menimpa Pulau Berhala dan Kepulauan Riau itu tentulah ada hikmahnya. Di antaranya, Pemerintah Pusat seyogianya arif dalam membuat putusan yang berdampak luas seperti tragedi Pulau Berhala itu. Kecerobohan dapat membuat daerah-daerah bertetangga di lingkungan NKRI ini jadi bermusuh-musuhan, yang tentulah kurang kondusif bagi upaya kita untuk memelihara keutuhan bangsa. Bagi Kepulauan Riau, upaya hukum itu terpaksa diambil untuk membela marwah daerah ini.

Seperti yang diakui oleh Gubernur Kepulauan Riau, Datuk Seri H. Muhammad Sani, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau juga haruslah memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau ini. Bukan hanya di Pulau Berhala saja, melainkan kesemua wilayah yang termasuk kawasan provinsi ini. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa mereka benar-benar memiliki dan menjadi bagian penting dari daerahnya sehingga akan mempertahankannya dengan apa pun taruhannya. Pemerintah daerah sepatutnyalah memberi perhatian kepada warga masyarakat yang ikhlas membela tanah tumpah darahnya dengan daya dan cara mereka masing-masing. Alhasil, akan terpelihara harmoni dalam perhubungan antara pemerintah dan masyarakatnya karena mereka merasa bahwa upaya mereka diapresiasi, begitu pula sebaliknya.

Yang juga mustahak adalah masyarakat Kepulauan Riau perlu memupuk rasa kebersamaan dan menjaga keutuhan. Dalam hal ini, jika suatu bagian dari wilayah ini terusik oleh anasir lain, kita kesemuanya wajib merasakannya sebagai beban bersama. Kasus Pulau Berhala, misalnya, tak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat Pulau Berhala dan Kabupaten Lingga saja. Akan tetapi, kesemua rakyat Kepulauan Riau merasakan pahit-maungnya, tanpa maksud terselubung di sebalik itu. Begitu pula, jika ada bagian lain dari daerah ini yang akan dijejas oleh pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, kita betul-betul mengamalkan ajaran orang tua-tua kita: senasib-sepenanggungan, seaib-semalu, dan seiya-sekata. Hanya dengan sikap seperti itulah kita akan senantiasa diperhitungkan.

Akhirnya, tahniah dan terima kasih kepada Datuk Setia H. Muhammad Sani, Bapak H.M. Soerya Respationo, tim hukum Pulau Berhala, dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Alhamdulillah, dengan hidayah dan inayah Allah, Pulau Berhala dapat kita bawa kembali ke pangkuan bunda kandungnya, tanah pusaka yang kita cintai ini. Kejayaan ini juga membuktikan bahwa di dalam diri kita masih tetap tersemat semangat: marwah kita tak boleh tergadai!***

Batam Pos, Ahad, 19 Februari 2012

Artikel bersempena