Kamis, Juni 14, 2012

TAK ORANG TAK KITA

TAK ORANG TAK KITA
oleh Abdul Malik

SUATU hari dua orang bersahabat bertemu, sebuah perjumpaan rutin dan biasa. Seperti biasanya juga mereka berbincang-bincang tentang pelbagai hal. Berikut ini dialog hipotetis di antara Abdullah dan Abdillah, nama kedua orang bersahabat itu, dalam pertemuan mereka hari itu.

Abdullah : Penghulu Kebun marah betul kepada Wak Entol.
Abdillah : Apa pasal?
Abdullah : Wak Entol menuduh Penghulu Kebun korupsi.
Abdillah : Tak orang tak kitalah!



Dalam menanggapi penjelasan Abdullah, Abdillah menggunakan ungkapan “tak orang tak kita”. Ungkapan itu menggunakan pola negasi (menidakkan). Dalam bahasa Melayu, pola negasi banyak digunakan untuk menekankan makna atau amanat yang akan disampaikan dalam berkomunikasi. Marilah kita lihat ilustrasi berikut ini.

“Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.” Kutipan ini sudah sangat luas dikenal yaitu isi Pasal Pertama, bait 1 Gurindam Dua Belas karya pakar termasyhur dan Pahlawan Nasional bidang bahasa, Allahyarham Raja Ali Haji (RAH). Sesuai dengan amanat yang hendak disampaikannya, RAH boleh menggunakan kalimat, “Setiap manusia wajib mengenal agama yang diyakininya,” misalnya. Akan tetapi, kalimat itu tak beliau gunakan. Karena apa? Karena selain tak memenuhi persyaratan bait gurindam, kalimat itu tak bertenaga atau tak bertekanan. Dengan demikian, pola negasi digunakan, antara lain, untuk memberikan tenaga atau tekanan pada kalimat sehingga pesan yang akan disampaikan kepada teman berkomunikasi menjadi lebih bermakna.

Ungkapan “tak orang tak kita” yang diucapkan oleh Abdillah dalam dialog hipotetis di atas bermakna ‘kita begitu orang pun begitu pula’ atau ‘apa yang kita rasakan (ketika menghadapi sesuatu hal, peristiwa, dan atau proses) akan dirasakan sama oleh orang lain’. Itulah maksud atau amanat yang hendak disampaikan oleh Abdillah kepada Abdullah, sahabatnya itu.

Dalam konteks dialog di atas, Abdillah hendak mengatakan kepada Abdullah bahwa adalah patut Penghulu Kebun sangat marah kepada Wak Entol. Pasalnya, mungkin tuduhan Wak Entol tak memiliki dasar yang kuat atau tanpa bukti yang memadai. Dalam keadaan demikian, Wak Entol telah menyinggung perasaan dan atau harga diri Penghulu Kebun. Jika keadaannya dibalikkan, Penghulu Kebun yang menuduh, Wak Entol pun pasti akan merasakan ketersinggungan yang sama. “Tak orang tak kita.”

Dari ungkapan Abdillah itu, berarti dia bersetuju dengan sikap Penghulu Kebun. Sebaliknya, dia menganggap tindakan (tuduhan) Wak Entol terhadap Penghulu Kebun tergolong perbuatan tak terpuji. Dasar sikapnya itu adalah tuduhan Wak Entol tak disertai bukti yang cukup. Sikap Abdillah itu akan menjadi lebih kokoh—yakni tak bersimpati terhadap perlakuan Wak Entol—jika dia memang mengetahui secara pasti, berdasarkan pengalaman bergaul selama ini, bahwa Wak Entol memang memiliki perangai buruk selalu curiga terhadap orang lain atau suka menekan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Keuntungan apakah yang dipatok oleh Wak Entol dengan tuduhan “beracun”-nya terhadap Penghulu Kebun itu? Sekurang-kurangnya, ada tiga laras tembakan beruntunnya. Pertama secara ekonomi, dia berharap mendapatkan keuntungan materi jika Penghulu Kebun ternyata “termakan” tuduhannya sehingga rela membayar sejumlah uang kepadanya sebagai “upah tutup mulut” atau tak memperpanjang masalah. Tembakan itu akan mangkus (efektif) jika Penghulu Kebun memang ber-“masalah”. Berdasarkan pengalamannya selama ini, Wak Entol tahu persis bahwa korbannya akan bersedia berunding kepada pihak pengungkap agar masalahnya tak diperpanjang atau tak diungkit-ungkit.

Kedua secara sosiologis, Wak Entol berkemungkinan berhasil mengubah “bintang”-nya menjadi bersinar di dalam masyarakat. Dia boleh jadi dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Pasalnya, dia telah berhasil mewujudkan dirinya sebagai peniup peluit untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi. Di dalam masyarakat yang euforia pemberantasan korupsi berada pada tensi yang paling tinggi, bidikan itu boleh jadi memenuhi sasarannya. Tak peduli apakah bidikan itu memang jitu (jika benar Penghulu Kebun melakukan korupsi) atau hanya sekadar tembakan yang membabi buta. Kalau kena bagus, tak kena pun tak apa-apalah. Namanya juga menguji nasib, mengadu peruntungan (kalau tuduhan itu fitnah belaka). Yang pasti, dalam konteks masyarakat yang begitu bersemangat memburu “hewan korupsi”, sasaran sosiologisnya boleh jadi terpenuhi. Wak Entol bukan tak mungkin menjadi “hero” masyarakat, bahkan mungkin sekali bintang media.

Ketiga secara psikologis, dia berhasil menekan Penghulu Kebun. Biasanya, dalam konteks yang diperikan pada perenggan di atas, orang akan sangat terpukul jika dituduh melakukan tindak pidana korupsi setakat ini. Bukan hanya itu. Si tertuduh bukan tak mungkin harus berurusan dengan pihak yang berwewenang untuk membuktikan keterlibatan atau ketakterlibatannya. Energi fisik dan psikologisnya akan terkuras untuk menyelesaikan kesemua urusan itu, baik positif (dia tak terbukti korup) maupun negatif (dia memang korup). Terlepas dari terbukti atau tidaknya, nama baiknya di mata masyarakat telah tercemar. Pasal apa? Nyaris tak ada lagi orang yang mau percaya setakat ini bahwa si tertuduh pelaku tindak korupsi, ternyata tak terbukti melakukan perbuatan tak terpuji itu. Jangankan orang awam, bahkan para penegak hukum pun cenderung menggunakan asumsi itu. Kalau selama ini ada dendam kesumat Wak Entol terhadap Penghulu Kebun yang belum terbalaskan, saat itulah kesemuanya terbayar lunas.

Wak Entol dapat merajalela melakukan perbuatannya karena disokong oleh sistem yang nyaris tak memerlukan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tuduhan korupsi kepada seseorang. Mungkin peraturan hukumnya ada secara tertulis seperti tindak pencemaran nama baik. Akan tetapi, kenyataannya akan sangat sulit si pembuat fitnah seperti itu untuk dijerat secara hukum karena kokohnya bertengger asumsi yang disebutkan di atas tadi dalam praktik hukum kita setakat ini. Itulah sebabnya, makin hari makin banyak orang—sama ada secara pribadi seperti Wak Entol, berkelompok, ataupun berorganisasi—berteriak nyaring menuduh seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Tak ada beban bagi mereka sebab memang tak ada sanksi hukumnya.

Ketika berhadapan dengan situasi yang kelam kabut seperti itu, kaidah budaya sebetulnya mengajarkan kita agar “bertimbang rasa”. Ungkapan “tak orang tak kita” itu memang berkelindan dengan nilai “bertimbang rasa”. Dengan bertimbang rasa diharapkan setiap orang seyogianya betul-betul berpikir dengan akalnya, berasa dengan hatinya, dan berhikmat dengan nuraninya agar tak mudah menuduh atau memfitnah orang. Dengan bertimbang rasa, kita mampu merasakan dan menghayati dampak negatif bagi si tertuduh, yang kalau kita pun yang mengalaminya akan merasakan penderitaan yang sama. Itulah sebabnya, budaya Melayu menjunjung tinggi nilai bertimbang rasa itu sehingga orang-orang yang menghayati dan mengamalkannya dalam hidup tak akan tergamak atau sampai hati membuat orang lain menderita karena tindakan atau perbuatannya.

Tak ada manusia yang berbahagia diterpa, apalagi diterpakan, padah yang buruk terhadap dirinya. Semua orang mendambakan hidup damai dan bahagia. Ketika kedamaian dan kebahagiaan itu diusik dengan cara-cara tak terpuji, pastilah anak manusia itu akan bereaksi. “Tak orang tak kita!”***


Batam Pos, Ahad, 12 Februari 2012

Artikel bersempena